Wednesday, 23 July 2014 - 08:35
English
Breaking News

Anggaran Lapindo Hubungan Golkar - Demokrat

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno (ist)
Terkait :

teRaspos - Anggota Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menduga perubahan pada Pasal 9 ayat (2) RAPBN-Perubahan 2013 yang diputuskan pada Senin malam 17 Juni 2013 karena ada kesepakatan tertentu antara Golkar dan Demokrat.

"Ada korelasi antara dukungan Golkar terhadap APBNP 2013 dengan Pasal 9. Tapi,  apakah Pasal 9 ini dijadikan pra kondisi bagi Golkar untuk memberikan dukungan, kita bisa menyampaikan dugaan. Tapi korelasinya pasti ada," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/6).

Hendrawan mengatakan, hubungan dukungan Golkar terhadap APBNP 2013 itu bisa dilihat dari dana tambahan yang diberikan untuk menangani korban lumpur Lapindo Sidoarjo. Padahal kasus Lapindo merupakan kelalaian pihak perusahaan pengeboran.

"Tidak bisa menjadikan tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah, konsekuensi APBN yang menanggung."

Dia mengakui, dalam dunia politik apapun mungkin terjadi. Misalnya Golkar melihat peluang dalam pengesahan APBNP 2013, bisa saja itu dimanfaatkan untuk kepentingan politiknya.

Hendrawan lantas menyindir Golkar yang selalu mengklaim sebagai suara rakyat. Nyatanya sebaliknya. Tak murni memperjuangkan aspirasi rakyat.

"Kan saat di paripurna disebut-sebut suara Golkar suara rakyat, tapi kali ini berbeda, suara Golkar beda dengan suara rakyat," katanya.

Pasal 9 UU APBN-P 2013 mengatur alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana lumpur Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, sebesar Rp 115 miliar. (*)



blog counter