Pelantikan 3 Pj Gubernur DOB Papua

Fakta 3 DOB Baru di Papua Menjadikan Indonesia Kini Miliki 37 Provinsi

Teraspos.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengesahkan 3 daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Dengan semacam itu, Indonesia sekarang memiliki 37 provinsi.

Tiga provinsi yang disahkan ialah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan.

“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pas hari ini Jumat 11 November saya Muhammad Tito Karnavian Mendagri atas nama Presiden, dengan ini meresmikan Provinsi Papua Selatan berdasarkan UU No 14 tahun 2022, Provinsi Papua Tengah berdasarkan UU No 15 tahun 2022 dan Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2022,” ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2022).

“Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridoi dan memberikan berkat kita semua,” sambungnya.

3 Pj Gubernur DOB Papua Dilantik

Kecuali itu, Tito juga menunjuk tiga penjabat (Pj) gubernur untuk mengisi tiga provinsi baru hal yang demikian. Tiga nama itu adalah Apolo Safanpo sebagai Pj Gubernur Papua Selatan, Ribka Haluk sebagai Pj Gubernur Papua Tengah dan Nikolaus Kondomo sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan.

Dalam keppres yang dibacakan, mereka akan menjadi penjabat gubernur selama 1 tahun. Sesudah pembacaan keppres, para penjabat gubernur mengungkapkan sumpah dan janji jabatan.

“Bersediakah Saudara-saudara mengucapkan sumpah atau janji sesuai agama masing-masing?” ujar Tito memandu pembacaan sumpah dan janji.

Setelah pengambilan sumpah dan komitmen, para penjabat gubernur menandatangani berita acara sumpah dan komitmen serta pakta integritas.

Acara peresmian ini dihadiri Ketua KPU Hasyim Asyari, Ketua DKPP Hedi Lukito dan Wakil Jaksa Agung Sunarta. Selain itu, sejumlah anggota DPR dan DPD Papua juga kelihatan hadir di lokasi.

Pemerintah Siapkan Perppu soal Pemilu

Pemerintah akan mempersiapkan Tata Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) soal Pemilu untuk mengakomodir tiga Provinsi DOB Papua.

“Ini implikasinya akan luas, di antaranya kita tahu akan lahir perppu nantinya untuk mengakomodir dari adanya provinsi-provinsi baru ini,” ucap Tito Karnavian.

Dalam UU Pemilu disebutkan bahwa sempurna member DPR RI jumlahnya 575. Dengan ditambahnya tiga DOB Papua, berarti otomatis jumlah member dewan akan bertambah, termasuk member DPD RI.

“Bertambahnya anggota DPD RI juga akibat adanya provinsi baru ini, harus direvisi UU itu, diubah UU Pemilu. Hanya dua cara, melalui revisi atau perppu,” ujar Tito.

Menurut Tito, pemerintah lebih memilih untuk menerbitkan perppu dibandingi patut merevisi UU Pemilu. Karena, lanjutnya, revisi UU Pemilu membutuhkan pelaksanaan panjang.

“Kalau revisi panjang sekali prosesnya. Kalau perppu cukup terhadap pasal itu saja. Dari 575 menjadi misalnya, berapa ya. Misalnya, angkanya 1 poin, itu UU harus dirombak melalui perppu,” paparnya.

Sosok 3 Pj Gubernur DOB Papua

Diketahui, Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo ialah Staf Pakar Mendagri Bidang Pemerintahan yang lahir di Agats, 24 April 1975. Kemudian, Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk ialah Staf Pakar Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik yang lahir di Piramid pada 10 Januari 1971.

Sementara itu, Pj. Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo merupakan Staf Pakar Bidang Hubungan Antar Institusi dan Kerjasama Internasional Kejagung, yang lahir di Merauke pada 13 Maret 1964.

Dua nama pertama merupakan staf ahli Mendagri. Tito kemudian menerangkan alasan dua orang staf ahlinya menjadi pj gubernur.

“UU menyatakan harus pejabat pimpinan tinggi madya, artinya eselon satu struktural. Fungsional pun nggak boleh. Seperti Pak Apolo itu fungsional jabatannya, makanya dia ditarik untuk penuhi syarat sebagai pejabat pimpinan tinggi madya eselon satu struktural. Staf ahli menteri itu adalah eselon satu struktural. Jadi itu dilaksanakan dengan keppres,” jelas Tito.

Tito menyebut keduanya sudah lebih dulu diangkat menjadi staf ahli agar memenuhi syarat eselon satu. Kecuali itu, keduanya dipilih sebab ialah orang asli Papua.

“Kedua, saya kira karena yang bersangkutan, kita kan ingin juga agar orang asli Papua, anak-anak Papua, calon pemimpin Papua ya bagus-bagus masuk jajaran eselon satu pemerintahan, termasuk pemerintahan pusat,” ucap Tito.

“Jadi untuk menunjukkan keadilan, kira-kira gitu,” lanjutnya.

Arahan Tito ke Pj Gubernur

Tito Karnavian meminta tiga Penjabat Gubernur DOB di Papua merangkul seluruh pihak. Menurutnya, hal ini dibutuhkan untuk membangun stabilitas politik dan keamanan di tiga daerah tersebut.

“Rangkul semua pihak agar tercipta stabilitas politik keamanan yang baik di Papua karena percuma semua sumber daya alam, anggaran yang ada yang cukup besar tanpa disertai dengan situasi yang tidak aman. Semua akan bisa berjalan kalau situasinya aman, politiknya stabil, semua pihak dirangkul, baru bekerja bersama-sama,” kata Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (11/11).

Tito membongkar aspirasi pembentukan DOB sudah berjalan cukup lama. Aspirasi tersebut datang dari masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat Papua yang dipersembahkan ke pemerintah ataupun DPR.

Dia menegaskan pemekaran yang terjadi di Papua semestinya diperhatikan positif. Pasalnya, usulan berkaitan pemekaran DOB Papua sudah menempuh lebih kurang 324 aspirasi untuk membangun Papua lebih baik.

“Para penjabat saya mohon betul-betul bekerja dengan hati, anggaran dana yang ada, dana Otsus sudah dinaikkan dari 2 persen menjadi 2,25 persen. Dana alokasi umum nasional, anggaran yang ada setiap rupiah gunakan betul untuk kepentingan rakyat,” terangnya.

DOB Butuh Ribuan ASN

Sementara itu, Wamendagri John Wempi Wetimpo mengatakan bahwa ketiga provinsi itu memerlukan ribuan ASN. Ia menyebut masing-masing DOB memerlukan sekitar seribu ASN.

“Kebutuhan satu DOB yang baru kurang lebih sekitar 1.056. Seribu ASN itu memang tidak terpenuhi, ada yang 800, tapi tidak kita tunggu lengkap dulu baru jalan,” kata Wempi di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (11/11).

Wempi mengatakan, padahal jumlah ASN masih kurang dari 1.000, pengerjaan konsisten berjalan. Hal ini guna penyusunan APBD 2023 tidak terganggu.

“Saya kira teman-teman sudah kerja luar biasa, diskusi beberapa kali dengan calon penjabat yang hari ini dilantik. Ini tinggal running, minggu depan tinggal running,” jelas Wempi.

“(ASN berasal) ada dari provinsi, ada dari kabupaten, ada dari kementerian/lembaga. Kenapa kita harus mix? Karena ini DOB yang baru. Memulai sesuatu dari nol. Beda kalau penjabat mengisi pada proses penyelenggaraan pemerintahan itu dilakukan,” sambungnya.