Foto ilustrasi, sejumlah pulau kecil di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Lemahnya Hukum di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Indonesia

Teraspos.com – Masifnya pembangunan di kawasan pesisir dan pulau-pulau di Indonesia memberikan dampak negatif terhadap masyarakat terpenting nelayan dan kawasan ekosistem pesisir.

Berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 atas perubahan undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 perihal Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Bahwa pemerintah dalam implementasinya belum memiliki niat yang bagus untuk menyelamatkan ekosistem pesisir cocok amanah undang-undang yang ada.

Dalam Ketetapan Lazim UU 27 Tahun 2007 perihal Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dikatakan bahwa Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ialah suatu cara kerja perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengontrolan sumber kekuatan pesisir dan pulau-pulau Kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam satu dekade ini terdapat kecenderungan bahwa Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan mengalami kerusakan pengaruh kesibukan manusia dalam memanfaatkan sumber kekuatannya atau pengaruh bencana alam.

Selain itu, akumulasi dari beragam kesibukan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau pengaruh kesibukan lain di hulu wilayah pesisir yang ditunjang undang-undang perundang-undangan yang ada tak jarang menimbulkan kerusakan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Hukum perundang-undangan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tanpa memandang kelestarian sumber kekuatan.

Sementara itu, kesadaran nilai strategis dari pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatif kurang.

Batas Sempadan Pantai

Sempadan Pantai yakni daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan format dan keadaan jasmani pantai, minimal 100 (seratus) meter dari spot pasang tertinggi ke arah darat.

Bila mengacu pada Aturan Presiden Nomor 51 tahun 2016 seputar Sempadan Pantai harus kebijakan pembangunan yang diinisiasi oleh pemerintah perlu di koreksi karena sudah mengabaikan ruang pesisir itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi WALHI NTT di pesisir pantai Teluk Kupang ditemukan sejumlah pembangunan jasmani yang lewat batas sempadan pantai. Ini sebuah kekeliruan yang perlu dibereskan pemerintah sehingga tidak menimbulkan dampak buruk bagi warga dan ekosistem pesisir.

Maraknya pembangunan hotel, tambang, objek liburan masakan, pembangunan fasilitas publik (pasar), pembukaan lahan untuk industri perikanan dan tambak garam di kawasan pesisir teluk Kupang hari ini justru semakin membuat ekosistem pesisir rusak, ditambah lagi beban ekologi yakni krisis lingkungan seperti tata kelola sampah yang buruk di kota Kupang.

Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan keadilan artinya bahwa tak mengesampingkan daya dukung dan tampung lingkungan. Rusaknya pesisir teluk Kupang imbas beban pembangunan yang masif terjadi bisa menimbulkan petaka.

WALHI NTT mengevaluasi bahwa Pembangunan yang melampau batas toleransi alam bisa menimbulkan bermacam-macam situasi sulit lingkungan seperti erosi, banjir rob, gelombang pasang yang bisa mengancam keselamatan warga.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu meluruskan kembali implementasi kebijakan pembangunan yang mengacu pada aturan sehingga perencanaan pembangunan di kawasan pesisir berjalan pantas dengan instrumen aturan yang ada. Penegakan aturan di kawasan pesisir seharusnya berjalan.

Minimnya konservasi dan masifnya eksploitasi sumber kekuatan alam pesisir mengakibatkan pelbagai kerusakan. Seperti rusaknya kawasan mangrove di kawasan pesisir pantai Oesapa, kelurahan Oesapa, kecamatan Kelapa Lima, kota Kupang yang mengakibatkan kawasan hal yang demikian tak bisa berfungsi secara ekologi.

Tiga Masalah Masyarakat Pesisir NTT

WALHI NTT mengevaluasi bahwa kebijakan pembangunan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terus diarahkan kepada peningkatan industri pariwisata, industri ekstraktif, dan industri perikanan.

Hal ini menyebabkan masyarakat pesisir di NTT semakin sulit mempertahankan ruang hidupnya. Sementara itu, masyarakat pesisir menghadapi tiga permasalahan besar yakni: 1) Kerusakan sumber tenaga pesisir. 2) Perampasan ruang hidup masyarakat pesisir, 3). Kemiskinan pesisir.

Kerusakan sumber tenaga pesisir di kawasan NTT tentu bukan tanpa sebab. Hasil penyelidikan WALHI NTT tercatat eksploitasi sumber tenaga alam yang dikerjakan oleh negara cenderung membawa akibat buruk bagi pesisir seperti kebijakan-kebijakan pembangunan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil mengakibatkan permasalahan yang rumit.

Masuknya industry pariwisata, perikanan dan tambak garam skala besar di NTT seperti yang terjadi di kabupaten Malaka (Red. Ratusan Hutan mangrove rusak) mengindikasikan bahwa sebenarnya pemerintah lalai dalam merencanakan pembangunan di kawasan pesisir berbasis ekologi dan kearifan lokal.

Bobot pembangunan dan krisis lingkungan mengakibatkan perubahan iklim yang memaksa masyarakat pesisir seharusnya berhadap-hadapan dengan banjir rob, badai dan erosi.

Problem pesisir sudah banyak dibahas dalam beragam ruang publik, akan tapi pemerintah masih belum mempunyai political will untuk mengakomodir kepentingan ekologi.

Kerusakan sumber tenaga pesisir saat ini diakibatkan adanya eksploitasi dari beragam kegiatan manusia serta kebijakan pembangunan yang mal penyesuaian diri, rusaknya ekosistem mangrove dan terumbu karang mengakibatkan biota laut ikut serta hilang dan berimbas pada rantai kehidupan masyarakat pesisir.

Perampasan ruang hidup warga pesisir menjadi masalah besar dalam tata kelola pesisir itu sendiri. Kebijakan pembangunan di sektor industry pariwisata yang menjamur menjadi pintu masuk alih fungsi wilayah pesisir sebagai wilayah konservasi dan ruang publik warga.

Privatisasi pantai dan pembangunan hotel di wilayah pesisir justru terindikasi meminggirkan masyarakat yang bertahun-tahun menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dengan kearifan lokalnya. Kasus yang paling menyita perhatian publik yakni saat pulau Komodo sebagai wilayah konservasi disulap menjadi wisata premium dan memaksa warga keluar.

Praktik perampasan lahan yang terjadi adalah akumulasi dari produk regulasi pembangunan nasional di sektor pariwisata yang tidak mementingkan keberlanjutan dan ruang hidup masyarakat pesisir.

SEBAGAI negara kepulauan, Indonesia memiliki kekayaan laut yang besar. Menurut Badan Riset dan Sumber Tenaga Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nilai kekayaan laut Indonesia setara Rp 19.000 triliun. Masalahnya, kekayaan laut Indonesia itu belum dinikmati oleh orang terdekat dari laut, adalah masyarakat pesisir.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2021 ini tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia yaitu 4 persen atau berjumlah 10,86 juta jiwa dari tingkat angka kemiskinan nasional yang masih sebesar 10,14 persen atau sebanyak 27,54 juta jiwa.

Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem terpenting di wilayah pesisir relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya dan memiliki dilema yang lebih rumit.

Tingkat kemiskinan di wilayah pesisir sebesar 4,19 persen, angka ini lebih tinggi kalau dibandingkan dengan rata-rata nasional. Dari jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 10,86 juta jiwa, 12,5 persen atau 1,3 juta jiwa diantaranya berada di wilayah pesisir.

Selain bobot pembangunan, masyarakat di wilayah pesisir seperti nelayan mengalami pengaruh perubahan iklim yang berakibat pada produktivitas di sektor perikanan.

Adanya zonasi laut yang dicanangkan pemerintah justru sebagai jalan masuk investasi untuk melakukan eksploitasi wilayah pesisir, sementara raung hidup nelayan kian sempit.

Oleh sebab itu, penegakan peraturan di wilayah pesisir serta perlindungan kepada nelayan perlu dipertegas kembali oleh pemangku kebijakan.

Tidak bisa lagi negara memberikan kepastian peraturan kepada koorporasi sementara nelayan dan ruang hidupnya terancam sirna. Inilah kenapa pemerintah perlu melakukan evaluasi pembangunan di segala teritorial pesisir.